• Uncategorized
  • 0

Mencegah Peredaran HP BM dengan block IMEI

HP BM sejak jaman dulu memang sulit diberantas. Entah ketidak tegasan petugas dilapangan atau memang oknum importing yang lihai memasukan barang. Melanjutkan tulisan saya tentang TKDN HP BM adalah satu masalah yang perlu ketegasan pemerintah untuk dapat membatasi peredarannya.

Beberapa waktu lau gencar dilakukan razia HP BM yang kebanyakan merek Xiaomi. Knp Xiaomi banyak kena razia? HP ini merupakan salah satu HP murah dengan spesifikasi yang di atas rata-rata brand lain. Sebenarnya bisa murah karena memang masuknya secara ilegal dan tidak bayar pajak. Banyak toko di online shop menyebutnya garansi distributor. Ok cukup pembahasanya soal xiaomi, saya akan bahas pada post tersendiri.

Keberadaan HP BM ini tentu merugikan daeler resminya karena secara harga jelas menjadi tidak bisa bersaing dan citra brand tersebut menjadi jelek karena kualias HP BM belum tentu sama dengan yang garansi resmi. HP BM masuk tanpa melalui proses sertifikasi dari dirjen postel. Proses sertifikasi ini penting untuk memastikan HP yang akan di jual cocok dengan jaringan yang ada di indonesia. Banyak keluhan dari pembeli HP BM mengenai sinyal yang jelek, tidak support 3G maupun 4G. Wajar saja hal ini terjadi karena HP tersebut dijual untuk negara lain yang secara frekuensi maupun jaringan berbeda dengan indonesia.

HP yang sudah bersertifikat postel sudah dipastikan bisa digunakan dengan operator yang ada di indonesia tanpa kendala. Ketersediaan service resmi juga jelas karena jaminan purna jual juga menjadi salah satu poin agar ponsel mendapat sertifikat lolos uji. Selain itu aksesoris seperti kepala charger yang sesuai dengan standard indonesia dan buku manual bahasa indonesia. Soal garansi memang HP BM ada garansi distributor namun spare part yang digunakan dan waktu perbaikan bisa jadi lebih lama.

Hal-hal semacam ini yang banyak konsumen di indonesia tidak mengetahui dan ujung-ujungnya menyalahkan brand tersebut padahal brand tersebut masuk ke indonesia tidak melalui daeler resmi yang ditunjuk oleh bran yang bersangkutan. Brand dan daeler resmi tidak bisa berbuat banyak dengan maraknya ponsel BM yang beredar. Pemerintah dituntut tegas dalam mengurangi peredaran HP BM di pasaran.

Tugas ini tentunya bukan hanya wewenang kominfo karena pintu masuk ke indonesia ada di bea cukai dan kementrian perdagangan. Kominfo tentu tidak bisa berbuat banyak dengan distribusi tersebut. Tetapi kominfo punya jurus jitu untuk memberantas HP BM tersebut. Kominfo dapat memblokir nomer IMEI HP yang tidak lolos sertifikasi sehingga HP tersebut tidak bisa digunakan dengan operator indonesia.

Seperti kita ketahui bahwa setiap perangkat HP memiliki nomer IMEI unik yang berbeda-beda. Nomer IMEI ini digunakan untuk register ke jaringan operator. Jika IMEI tersebut diblokir oleh operator maka HP tersebut tidak bisa masuk ke jaringan operator. Sistem ini mudah untuk diterapkan dan langsung kelihatan hasilnya dalam mengurangi peredaran HP BM. Namun dampaknya sangat merugikan konsumen.

Hal yang perlu diperhatikan adalah pertanggujawaban ke konsumen. Bagaimana jika konsumen tidak tahu HP yang dibeli itu BM? apa kompensasinya ke konsumen dan siapa yang akan bertanggung jawab. Konter yang menjual? atau distributor HP yang memasukan HP tersebut?

Setidaknya jika aturan ini akan diterapkan harus ada sosialisasi ke konsumen dan solusinya jika HP yang mereka ternyata BM. Jika konter atau distributor tidak bisa mengganti unit akan bagaimana?

Hmm saya pribadi sangat setuju jika aturan ini diberlakukan namun tentunya perlu dipikirkan matang solusinya agar konsumen juga tidak dirugikan jika HP yang dibelinya adalah BM.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *